Industri financial technologi atau fintech dinilai masih terbentur persoalan infrastruktur untuk mengembangkan bisnis.

CEO & Co-Founder PT Mitrausaha Indonesia Grup (Modalku) Reynold Wijaya membenarkan, salah satu tantangan yang dihadapi untuk mengembangkan bisnis fintech adalah ketersediaan infrastruktur.

“Tantangan terbesar mungkin pada infrastruktur dan akses data, seperti ketersediaan data, contohnya KTP [Kartu Tanda Penduduk] masih belum 100% akurat,” kata Reynold kepada Bisnis, Selasa (21/11).

Reynold mengatakan, salah satu langkah untuk memperkuat infrastruktur tersebut yakni melalui kolaborasi dengan lembaga jasa keuangan lain, dalam hal ini perbankan. Menurutnya, industri fintech membutuhkan perbankan untuk terus tumbuh. Dia mencontohkan industri fintech dan perbankan di China yang dapat tumbuh bersama-sama.

Dia mencontohkan jenis kolaborasi yang dapat dilakukan oleh kedua sektor industri yakni sharing data. “Tetapi regulasi perbankan tidak sembarangan boleh share data juga. Jadi saat ini masih limited, bukan karena tidak mau tetapi tidak boleh secara regulasi,” jelasnya.

CEO & Co-Founder PT Investree Radhika Jaya (Investree) Adrian Gunadi menambahkan, kesiapan sumber daya manusia (SDM) juga masih menjadi tantangan dalam pengembangan industri fintech. Menurut Adrian, SDM eksisting cenderung fokus pada dua sektor, yaitu industri keuangan dan teknologi. Namun, SDM yang fokus untuk fintech masih perlu ditingkatkan.

Selain itu, pihaknya menuturkan industri fintech juga membutuhkan standardisasi dan credit scoring serta manajemen risiko. Hal tersebut dilakukan untuk mempermudah profiling dan penilaian risiko nasabah.

Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mendorong pelaku indutri fintech, khususnya di bidang peer to peer, untuk mempercepat kolaborasi dengan lembanga jasa keuangan lainnya.

“Kolaborasi p2p lending dengan LKM, BPR, BPD, Bank Umum, Pasar Modal, Perasuransian, dan Penjaminan harus diakselerasi,” kata Direktur Pengaturan, Perijinan dan Pengawasan Fintech OJK Hendrikus Passagi.

Menurut Hendrikus, dengan menggandeng para stakeholder khususnya di daerah, penyelenggara fintech lending dapat mengembangkan dan mengelola layanan pinjam meminjam online sesuai dengan karakter dan budaya lokal.

“Jadi penetrasi fintech lending di daerah akan semakin cepat. Hal ini juga dapat menjadi alternatif pendanaan dan mengurangi praktek investasi bodong,” katanya.

Lebih lanjut, OJK juga mendorong penggunaan E-KYC (Know Your Costumer) untuk mempermudah akuisisi pelanggan secara elektronik. Kenyamanan publik dalam bertransaksi akan semakin meningkat dan kualitas dari proses customer due diligence (CDD) juga dapat terjaga dengan ketersediaan teknologi biometric, face recognition, dan video conference. OJK juga mendorong penggunaan Digital Signature sebagai langkah pengesahan transaksi keuangan secara online.

“Kombinasi dan kolaborasi antar penyelenggara serta pengguna teknologi pendukung utama akan semakin mempercepat pertumbuhan jumlah penyelenggara fintech lending di berbagai pelosok,” katanya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *